Prabowo: Negara Tanggung Iuran JKN 96,8 Juta Warga Tidak Mampu

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat perlindungan sosial melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah saat ini menanggung penuh iuran JKN bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu.

“Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

BACA JUGA:Prabowo: OJK Lakukan Reformasi Terbesar dalam Sejarah Bursa Saham Indonesia

Menurut Prabowo, JKN menjadi salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Pemerintah terus memperluas akses layanan kesehatan agar masyarakat, terutama kelompok tidak mampu, mendapatkan perlindungan kesehatan.

Selain pembiayaan JKN, pemerintah juga memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program tersebut telah menjangkau 108 juta orang.

Prabowo mencatat sebanyak 70,2 juta orang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis sepanjang 2025. Sementara itu, hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta mencapai 59,5 juta orang.

“Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat,” ujar Prabowo.

Pemerintah juga menyediakan layanan cek kesehatan gratis melalui 10.255 Puskesmas yang tersebar di 38 provinsi. Selain itu, pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Prabowo mengatakan sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru telah dibangun dan mulai beroperasi. Pemerintah juga masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan tenaga kesehatan, khususnya dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dikutip Prabowo, sebanyak 474 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian, 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi dan 481 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah telah membuka sembilan fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis dalam 21 bulan terakhir.

Prabowo menegaskan perluasan jaminan kesehatan harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kapasitas layanan. Dengan demikian, perlindungan kesehatan tidak hanya menjamin pembiayaan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh layanan medis yang memadai.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6