Prabowo Naikkan LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Penguatan kewenangan LKPP ini bertujuan salah satunya untuk mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa baik pemerintah pusat dan daerah.

Prabowo menuturkan, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir hingga eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan.

BACA JUGA:Prabowo: OJK Lakukan Reformasi Terbesar dalam Sejarah Bursa Saham Indonesia

Terlalu banyak kementerian dan lembaga daerah beli barang yang sama. Beli sendiri-sendiri dengan harga berbeda. Spesifikasi sama karena prosesnya berulang karena jumlahnya terpecah, dan daya tawar negara menjadi lemah, ujar dia saat pembacaan pidato RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menegaskan, pembelian barang dan jasa harus berkoordinasi baik di pemerintah dan pusat sehingga dapat menciptakan efisiensi.

Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” kata dia.

Prabowo menambahkan, data LKPP menunjukkan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% pada 2026.

Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin konsolidasi gunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp 1.200 triliun. Artinya efisiensi bisa mencapai sekitar Rp 360 triliun. Ini bukan angka kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan Rp 1.200 triliun,” ujar Prabowo.

Prabowo mencontohkan, tahun lalu, layar pintar interaktif yang selama ini dibeli oleh pemerintah daerah secara terpisah. Nilai pembelian sekitar Rp 150 juta per unit. Kemudian pembelian dikonsolidasikan sehingga mendapatkan harga Rp 26 juta per unit.

Pembeli dikonsolidasikan di Kementerian Disdakmen Rp 26 juta per unit. Ini penghematan 6 kali. Enam kali penghematan ini riil. Beli Rp 26 juta termasuk ongkir dan pasang sampai ke tempat terpencil dan terluar karena itu saya melaporkan di sini pemerintah akan segera konsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa serupa,” kata dia.

Seiring hal itu Prabowo menargetkan meningkatkan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. “Kita akan tingkatkan lembaga LKPP jadi badan pengadaan pemerintah,” ujar dia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6