Prabowo-Gibran Diminta Tak Kehilangan Peluang Pertumbuhan Ekonomi pada Awal 2025

Jakarta – Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menyoroti peluang kerja ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah diminta tak kehilangan peluang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Kepala Center Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman menyadari ada target pertumbuhan ekonomi ambisius Prabowo sebesar 8 persen. Maka, perlu upaya tepat agar pertumbuhan ekonomi bisa terjaga stabil sejak awal 2025.

Januari ini kita masih optimis ada momentum pemulihan, tetapi kalau itu kemudian tidak dimanfaatkan maka kita akan kehilangan momentum, kata Rizal dalam Diskusi Publik Indef bertajuk \’100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?\’, Rabu (29/1/2025).

Beragam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kata dia, harus diantisipasi. Termasuk kondisi naik-turunnya grafik pertumbuhan. Untuk itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu sejalan.

Pemerintah dan juga pelaku usaha (harus) memitigasi risiko yang menyebabkan fluktuasi. Tentu harus memanfaatkan momentum pemulihan ini, ucapnya.

Rizal menuturkan, setidaknya ekonomi Indonesia harus tumbuh 5,2 persen tahun ini. Ada beberapa rekomendasi yang diberikannya agar target itu bisa dicapai.

Daftar Rekomendasi

Pertama, pemerintah diminta menjaga stabilitas nilai tukar rupuah dan tingkat inflasi. Harapannya, langkah ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan mengerek konsumsi rumah tangga.

Kedua, perlunya percepatan hilirisasi. Pemerintah juga diminta untuk melirik komoditas lain yang berpotensi untuk ekspor, sebagai bagian dari hilirisasi tadi. Ketiga, Rizal meminta pemerintah memperkuat strategi perdagangan yang lebih tahan terhadap risiko global. 

Keempat, pemerintah perlu memitigasi gangguan rantai pasok, misalnya kebijakan yang tidak sejalan pada aspek tersebut.

Kelima, Rizal menyoroti perlunya pemerintah untuk mengambil langkah percepatan pembangunan dan perbaikan infraatruktur di daerah. Terutama di daerah Indonesia Timur, dengan harapan biaya logistik bisa ditekan lebih murah.