Prabowo di WEF Davos: 1.000 Tambang Ilegal Kami Tutup

Jakarta – Pemerintah Indonesia telah menutup 1.000 tambang ilegal sebagai bentuk penegakan hukum terhadap para pengusaha nakal. Hal ini disampaikan dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Kamis (22/1/2026).

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, masih ada 164 korporasi yang diduga melanggar hukum. Sehingga, masih ada kemungkinan pemerintah akan menutup ribuan tambang ilegal lainnya.

BACA JUGA:Prabowo Pegang Dada Akui Sedih Meski Rakyat Indonesia Disebut Paling Bahagia di Dunia

BACA JUGA:Kejutan di WEF 2026! Prabowo Klaim Indonesia Memiliki ini dan Siap Mengejutkan Dunia

BACA JUGA:Momen Trump Tepuk Pundak Prabowo, Tanda Tangan Piagam Perdamaian Gaza

“Kami juga telah menutup 1.000 tambang ilegal, dan kami bertekad untuk terus menegakkan hukum,” katanya dalam forum, Kamis (22/1/2026).

Prabowo melanjutkan, pemerintah juga baru saja melakukan penyitaan terhadap 1,01 juta hektare konsesi pembalakan kayu. Mereka disebut telah melanggar hukum lingkungan dan berkontribusi memperparah dampak banjir yang terjadi pada Desember lalu di Sumatera.

“Jika digabungkan dengan empat juta hektare perkebunan ilegal yang telah disita sebelumnya, maka sesungguhnya kami telah melakukan upaya penegakan hukum kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia, dan mungkin juga di dunia,” ujarnya.

Menurutnya, semua ini dilakukan karena tidak ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang berkeadilan. Ia menegaskan dalam forum tersebut, supremasi hukum mengungguli kepentingan-kepentingan sempit.

Namun, ia ingin menunjukan Pemerintah Indonesia hendak mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan mensyaratkan tegaknya hukum. Pasalnya, penegakan hukum membutuhkan keteguhan serta kemauan politik yang kuat.

“Ini bukan hal yang mudah. Ini juga tidak populer di kalangan pemilik kepentingan besar dan kuat,” tegasnya.