Potensi Melimpah, Pemanfaatan EBT di Indonesia Baru 0,3%

Jakarta Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Sahid Djunaedi menyatakan, Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar. Namun pemanfaatan saat ini baru sekitar 0,3% dari total potensi EBT yang ada, padahal negara menargetkan Net Zero Emission di tahun 2060.

Hal tersebut diungkapkan Sahid Djunaedi menanggapi peluncuran Buku Fikih Energi Berkeadilan di Jakarta, bekerja sama dengan Greenfaith dan MOSAIC (Muslims for Shared Action on Climate impact).

Kami sangat mengapresiasi upaya Muhammadiyah dalam mendukung transisi energi. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, dukungan Muhammadiyah terhadap program pemerintah sangat penting, dan dengan buku fikih ini, kami optimis umat Islam dapat mendukung transisi energi secara lebih massif, sehingga target 2060 menuju net zero emission bisa tercapai, ungkap dia dikutip Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut Sahid menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah menyusun RUU Energi Baru Terbarukan. RUU ini diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk menyamakan frekuensi terkait transisi energi dan menjadi satu payung hukum kebijakan pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia.

Sebelumnya, Majelis Lingkungan Hidup (MLH), Pimpinan Pusat Muhammadiyahmeluncurkan Buku Fikih Energi Berkeadilan. Peluncuran buku ini menjadi respons penting terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan energi, dengan menekankan perlunya paradigma baru untuk menciptakan keberlanjutan lingkungan melalui program transisi energi bersih yang adil.

Fikih Transisi Energi Berkeadilan merupakan langkah nyata dari Risalah Umat Muslim untuk Indonesia Lestari yang diluncurkan pada tahun 2021, di mana berbagai organisasi Islam dan para pengamat isu iklim yang bergabung dalam MOSAIC berkomitmen untuk berkolaborasi dalam berbagai inisiatif untuk solusi iklim. Buku ini menegaskan bahwa pemanfaatan energi harus melampaui pendekatan ekonomi semata, dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, kelestarian sumber daya, serta keadilan sosial dan ekonomi.