Polis Asuransi Bakal Dijamin LPS Mulai 2027, Simak Mekanismenya

Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersiap memperluas jangkauan perlindungan konsumen di sektor keuangan. Mulai tahun 2027, LPS resmi mengaktifkan Program Penjaminan Polis (PPP) guna melindungi hak-hak pemegang polis jika terjadi kegagalan pada perusahaan asuransi. 

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat resolusi sektor keuangan nasional, menyusul tuntasnya penyusunan peta jalan (roadmap) persiapan PPP periode 2023–2027.

BACA JUGA:4 BPR Jabar Bangkrut, LPS Cairkan Klaim Simpanan Rp 243 Miliar

BACA JUGA:Simpanan Koperasi Bakal Dijamin LPS

Nanti pada tahun 2027 akan diaktivasi PPP dengan langkah awal pengumpulan iuran, surveilans dan data polis, kata Direktur Eksekutif Klaim, Resolusi, dan Pengaturan Asuransi LPS, Hermawan Wibowo di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Sabtu (3/10/2026).

Hermawan menjelaskan, kepesertaan dalam skema PPP ini bersifat wajib bagi seluruh perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum yang memenuhi kriteria tingkat kesehatan tertentu.

Fokus utama program ini adalah memberikan perlindungan pada unsur proteksi untuk hampir seluruh lini usaha asuransi. Meski demikian, ada beberapa pengecualian, yakni produk asuransi kredit, asuransi kredit perdagangan, serta suretyship.

Jadi PPP akan diaktivasi 2027, dengan langkah awal pengumpulan iuran, surveilans dan data polis, ujar Hermawan.

Pelaksanaan Program Penjaminan Polis oleh LPS diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat hak pemegang polis sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap industri perasuransian. Lewat mekanisme penjaminan dan resolusi yang terukur, LPS akan memastikan penanganan perusahaan asuransi bermasalah berjalan tepat sasaran.