Poin Penting RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Versi Pemerintah

Jakarta – Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI.

Pemerintah menyampaikan sejumlah pandangan terkait substansi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengawasan ketenagakerjaan.

BACA JUGA:Kemendagri Dukung Penguatan Pelindungan Ketenagakerjaan

Rapat dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, serta sejumlah wakil menteri dari kementerian terkait.

Yassierli menyambut baik inisiatif DPR RI mengajukan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurut dia, aturan tersebut perlu mampu mengakomodasi kepentingan pekerja dan dunia usaha sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan nasional maupun daerah.

“Pembangunan ketenagakerjaan dalam RUU ini diarahkan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, serta memberikan pelindungan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2026).