PMK-71/2026: Bayar Utang Pajak Harus Melunasi Pokok Sebelum Denda

Jakarta – Pemerintah resmi menyempurnakan aturan penyelesaian sengketa dan administrasi perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71/2026). Aturan yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2026. 

Perubahan paling krusial dalam PMK-71/2026 terletak pada mekanisme pelunasan utang pajak. Jika sebelumnya pembayaran dari wajib pajak dibagi secara proporsional antara pokok dan denda, kini setoran wajib pajak langsung dialokasikan untuk melunasi pokok utang pajak terlebih dahulu.

BACA JUGA:Belanja dan Makan di Restoran Punya Pajak Berbeda, Ini Penjelasannya

BACA JUGA:Kelas Menengah Makin Tertekan, Pemerintah Diminta Evaluasi Pajak

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menjelaskan, penyesuaian ini dirancang untuk memberi kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Melalui penyesuaian ini, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, ujar Bimo dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2026).

Selain alokasi pembayaran, PMK-71/2026 menyempurnakan tenggat waktu penyampaian surat tanggapan hasil penelitian keberatan, serta memperjelas kriteria pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Aturan ini turut menegaskan bahwa sanksi yang timbul dari proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak dapat diajukan pengurangan atau penghapusan melalui mekanisme ini.