Pinta Pengusaha Soal Tata Kelola Ekspor Lewat Danantara Sumberdaya

Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama sejumlah asosiasi sektor sumber daya alam (SDA) menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis. 

Namun, dunia usaha meminta agar implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan karakteristik masing-masing sektor agar tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional.

BACA JUGA:Rupiah Tembus Rekor Terlemah, Pengusaha Kena Dobel Beban Impor

BACA JUGA:Rupiah Cetak Rekor Terlemah Sepanjang Sejarah, Dunia Usaha Was-was

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin, 1 Juni 2026, APINDO bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai penguatan tata kelola ekspor bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi devisa hasil ekspor bagi perekonomian nasional.

Meski mendukung kebijakan tersebut, pelaku usaha menyoroti sejumlah aspek strategis yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait mekanisme implementasi, kepastian hukum, hingga tata kelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Asosiasi menilai pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara bertahap karena setiap komoditas memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan karakter pembeli internasional yang berbeda-beda.

Pelaksanaan kebijakan hendaknya dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan keunikan masing-masing sektor,” ujar Apindo dalam statemen bersama, dikutip Senin (1/6/2026).

Selain itu, asosiasi meminta pemerintah menjamin kepastian hukum bagi kontrak-kontrak yang sedang berjalan, termasuk kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, pengapalan, dan asuransi. 

Dunia usaha juga menilai kejelasan terkait kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), Domestic Market Obligation (DMO), serta skema perdagangan internasional perlu segera ditetapkan guna menjaga kepercayaan pasar global terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas utama.