Pilot Project Digitalisasi Bansos Diperluas, Sasar 78% Daerah di Luar Jawa

Jakarta – Proyek percontohan digitalisasi bansos (bantuan sosial) pada 2026 diperluas ke 41 kabupaten/kota di 25 provinsi, dengan 78 persen lokasi berada di luar Pulau Jawa.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, digitalisasi bansos berbasis kecerdasan buatan (AI) ini akan terkelola dengan baik. Termasuk ketepatan sasaran bansos, dan keamanan privasi.

BACA JUGA:Cek Fakta: Tidak Benar Tautan Ini untuk Cek Status Bansos PKH – BPNT

BACA JUGA:Fakta Baru Bocah SD Bunuh Diri, Keluarga Tidak Pernah Terima Bansos

BACA JUGA:Gubernur NTT Buka Suara, Jelaskan Keluarga Bocah SD yang Bunuh Diri Tak Dapat Bansos

Keberhasilan perluasan bansos digital ditentukan oleh sinergi pusat-daerah dalam menyiapkan digital ID, interoperabilitas data, dan kesiapan operasional daerah, ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

Perluasan ini ditetapkan untuk memastikan kesiapan proses dan koordinasi sebelum implementasi nasional. Luhut menekankan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, agar berkoordinasi dalam memimpin persiapan dan pelaksanaan perluasan di 41 kota/kabupaten.

Tentu dengan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sambung Luhut.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, dari sisi tata kelola, proses bisnis pengajuan bantuan sosial ditransformasikan dari tujuh langkah menjadi tiga langkah sederhana. Langkah itu adalah pendaftaran, validasi dan verifikasi, serta penyaluran bantuan.

Penyederhanaan ini membuat layanan lebih sederhana dan memudahkan masyarakat penerima bantuan, ungkap Rini.