Pilkada Serentak 2024 Sudah Sedot Duit Negara Rp 34,57 Triliun

Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi anggaran yang disalurkan melaui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan pemilihan daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mencapai Rp34,57 triliun hingga 6 Agustus 2024.

Capaian tersebut sudah 92 persen dari total anggaran yang ditetapkan yakni sebesar Rp37,52 triliun. Menkeu, menyebut masing-masing Pemerintah Daerah sudah menggelontorkan anggaran hibah kepada Kemenkeu, yang nantinya akan disalurkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Jadi untuk Pilkada ini, Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan Rp34,57 triliun dari APBD-nya, dihibahkan ke pusat, ke Kemenkeu. Kemenkeu langsung menyalurkan ke KPU dan Bawaslu, sampai dengan 6 Agustus. Nanti total overall yang sudah ada naskah perjanjian akan ada anggaran Rp37,52 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, (13/8/2024).

Adapun rinciannya, realisasi anggaran hibah yang telah disalurkan Kemenkeu kepada KPU sebesar Rp26,85 triliun atau sudah mencapai 93 persen dari total anggaran Rp28,76 triliun.

Kemudian, realisasi anggaran hibah yang telah disalurkan untuk Bawaslu sebesar Rp7,72 triliun atau sekitar 88 persen dari total anggaran untuk Bawaslu yakni Rp8,75 triliun.

Jadi seolah-olah pemerintah daerah ngasih ke (Pemerintah Pusat) pusat, tapi itu sebetulnya untuk Pemilu di daerah mereka masing-masing,” ujarnya.

Lebih lanjut, berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akan dilakukan juga intercept Treasury Deposit Facility (TDF), Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Pemda yang belum menyelesaikan kewajibannya.

Untuk daerah-daerah yang belum menyelesaikan kewajiban, nanti kita akan langsung intercept. Artinya kan tiap bulan Kemenkeu transfer ke daerah, kalau mereka sudah ada naskah tapi belum juga transfer, padahal Pilkadanya sudah dekat dan ada persiapan, kami akan langsung memotong transfer yang akan kita transfer kepada masing-masing daerah, pungkas Sri Mulyani.