Perusahaan Media Sosial Milik Elon Musk Kena Denda di Uni Eropa, Nilainya Rp 2,3 Triliun

Jakarta – Perusahaan media sosial milik Elon Musk yakni platform X dahulu bernama Twitter dedenda 120 juta euro atau setara USD 140 juta oleh regulator teknologi Uni Eropa pada Jumat, 5 Desember 2025. Denda itu setara Rp 2,3 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.668).Sanksi ini merupakan sanksi pertama berdasarkan undang-undang (UU) yang akan memicu kemarahan pemerintah AS.

Mengutip CNN, Sabtu (6/12/2025), Regulator Uni Eropa mengatakan, pelanggaran DSA mencakup desain tanda centang  biru yang menipu untuk akun terverifikasi, kurangnya transparansi repositori iklan dan kegagalan dalam memberikan akses data publik kepada peneliti.

BACA JUGA:Elon Musk Tegaskan Tesla Tak Akan Produksi Motor Listrik, Risiko Keamanan Jadi Sorotan

BACA JUGA:xAI Milik Elon Musk Hadirkan Fitur Baru \’Grok Imagine\’ untuk Ubah Teks Jadi Video

BACA JUGA:Prediksi Elon Musk Terkait Masa Depan Bitcoin

Saingannya TikTok berhasil menghindari denda dengan memberikan konsensi.

Tindakan keras Eropa terhadap Big Tech untuk memastikan pesaing yang lebih kecil dapat bersaing dan konsumen memiliki lebih banyak pilihan telah dikritik oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut menyasar perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan menyensor warga Amerika Serikat.

Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa, mengatakan undang-undangnya tidak menargetkan kewarganegaraan apa pun dan hanya mempertahankan standar digital dan demokrasinya, yang biasanya menjadi tolok ukur bagi seluruh dunia.

Pimpinan Teknologi Uni Eropa: Denda Bukan Sensor

Sanksi Uni Eropa terhadap X menyusul investigasi selama dua tahun berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital (DSA) blok tersebut, yang mewajibkan platform daring untuk berbuat lebih banyak dalam mengatasi konten ilegal dan berbahaya.

Investigasi Uni Eropa terhadap aplikasi media sosial TikTok milik ByteDance memicu tuduhan pada Mei perusahaan tersebut telah melanggar persyaratan DSA untuk menerbitkan repositori iklan yang memungkinkan peneliti dan pengguna mendeteksi iklan penipuan.