Perdagangan Karbon Nasional Ditargetkan Beroperasi Juli 2026

Jakarta – Pemerintah menargetkan operasional perdagangan karbon nasional mulai awal Juli 2026. Target ini sejalan dengan percepatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) selaku Ketua Komite Pengarah.

BACA JUGA:Bappenas: Bengkulu Punya Modal Kuat Menuju Transisi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

BACA JUGA:OJK Dorong Ekosistem Pasar Karbon Domestik yang Kredibel dan Transparan

BACA JUGA:Kemenhut Perkuat Payung Hukum Pengelolaan Karbon dan Hutan Berkelanjutan

“Perpres 110/2025 memberikan mandat tata kelola yang terdesentralisasi, dengan tetap menjaga integritas, transparansi, dan kepastian hukum dalam ekosistem perdagangan karbon nasional dan internasional,” kata Zulhas dikutip dari Antara, Sabtu (28/2/2026).

Ia menegaskan percepatan penyelesaian peraturan menteri sektoral menjadi kunci agar pelaku usaha memperoleh kepastian hukum sekaligus menjaga momentum pengembangan pasar karbon.

Menurut Zulhas, kejelasan dan penyederhanaan alur proses menjadi prioritas utama. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan mendorong kemudahan berusaha dalam ekosistem perdagangan karbon nasional. Regulasi sektoral yang saat ini masih berproses ditargetkan rampung pada Maret 2026.