Perang Iran-AS Diprediksi Berlangsung Lama, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

Jakarta – Perang antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkatkan ketidakpastian geopolitik global. Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memperkirakan ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi berlangsung cukup lama dan membawa implikasi terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.

Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memberikan tekanan baru terhadap perekonomian global, terutama melalui lonjakan harga energi.

BACA JUGA:Perang Iran Picu Relokasi Aset Militer AS dari Korea Selatan, Kemampuan Hadapi Korea Utara Disorot

BACA JUGA:Nekat! Meski Jalur Terkepung Perang, Iran Kirim 11,7 Juta Barel Minyak ke China

BACA JUGA:Piala Dunia 2026: Terkait Iran, Presiden FIFA Dapat Jaminan dari Donald Trump

“Pada awal tahun, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif positif dengan proyeksi pertumbuhan berada di kisaran 5,0–5,3 persen. Namun, konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai mengubah proyeksi tersebut,” kata Gundy, Selasa (10/3/2026).

Harga minyak global yang kembali melonjak di atas USD 100 per barel meningkatkan risiko terhadap perekonomian negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya.

“Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi, menekan daya beli masyarakat, serta memberi tekanan pada nilai tukar rupiah,” ujar Gundy. Jika lonjakan harga minyak berlangsung cukup lama, peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di bawah 5 persen menjadi semakin besar. “Pemerintah sudah harus mulai berubah dari mode business as usual ke mode krisis,” tambahnya.

Kerentanan Indonesia terhadap lonjakan harga minyak global juga terlihat dari sisi fiskal. Cadangan minyak strategis Indonesia saat ini diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 23–2G hari, jauh di bawah standar yang direkomendasikan oleh International Energy Agency (IEA) yang mencapai 90 hari impor bersih.

Selain itu, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN. Dalam simulasi pemerintah, jika harga minyak rata-rata mencapai sekitar US$92 per barel, defisit anggaran 202G berpotensi melebar hingga sekitar 3,G–3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melampaui batas defisit fiskal sebesar 3 persen.“Kondisi ini menuntut pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, terutama jika harga energi global tetap tinggi,” kata Gundy.