Pengusaha Kawasan Industri Undang Investor Semikonduktor Dunia, dari AS hingga China

Jakarta – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan komitmennya dalam memajukan perindustrian nasional berbasis teknologi tinggi dengan mengundang perusahaan-perusahaan semikonduktor global untuk membentuk joint venture (JV) bersama perusahaan lokal di Indonesia.

Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mempercepat hilirisasi industri bernilai tambah tinggi.

BACA JUGA:BTN Expo 2026 Resmi Digelar, Bisa Cari Rumah hingga KPR di Sini

BACA JUGA:Prabowo Lantik Dewan Energi Nasional, Pengusaha Titipkan Hal Ini

BACA JUGA:IOITE 2026 Bakal Kembali Digelar, Bidik 25 Ribu Pengunjung

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa secara umum kawasan industri di Indonesia saat ini tengah memasuki fase ekspansi dan perluasan.

Dalam konteks tersebut, industri semikonduktor diposisikan sebagai sektor prioritas yang tengah aktif dijajaki HKI, seiring meningkatnya kebutuhan global terhadap chip dan komponen elektronik sebagai fondasi industri masa depan.

“HKI mengundang perusahaan semikonduktor global, termasuk dari Amerika Serikat, Taiwan, dan Tiongkok, untuk berinvestasi di Indonesia melalui skema joint venture dengan mitra nasional. Skema ini dirancang agar investasi yang masuk tidak berhenti pada pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga mendorong percepatan transfer teknologi, penguatan rantai pasok dalam negeri, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Akhmad Ma’ruf Maulana, Kamis (29/1/2026).

HKI mencatat bahwa minat investor asing terhadap industri semikonduktor di Indonesia terus menunjukkan perkembangan. Dari Amerika Serikat, pembangunan fasilitas industri telah mulai direalisasikan pada tahun ini.

Sementara itu, investor dari Taiwan masih berada pada tahap penjajakan dan negosiasi. Adapun dari Tiongkok, proses investasi sebenarnya telah berjalan, namun pembangunan fisik yang seharusnya dapat dimulai pada tahun 2025 mengalami keterlambatan akibat lambatnya proses perizinan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dapat menghambat momentum strategis pengembangan industri teknologi tinggi di Indonesia.