Pengusaha China Surati Prabowo, Keluhkan Regulasi

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China di Indonesia atau China Chambers of Commerce in Indonesia (CCCI) mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi iklim investasi dan pengusahaan di Indonesia.

Dalam surat tersebut, para pengusaha China yang berinvestasi di Indonesia menyampaikan sejumlah kekhawatiran mulai dari pengetatan regulasi, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), hingga pengurangan kuota pertambangan nikel.

BACA JUGA:Bahlil Buka Suara soal Surat Pengusaha China ke Prabowo

BACA JUGA:Trump Tiba di China

BACA JUGA:BKPM Respons Surat Pengusaha China ke Prabowo

Berdasarkan salinan surat yang beredar, para investor sebenarnya masih memandang prospek investasi di Indonesia cukup positif. Namun, mereka mengaku menghadapi tantangan yang dinilai mengganggu operasional bisnis.

Beberapa persoalan yang disoroti antara lain pengetatan regulasi, penegakan hukum yang dianggap berlebihan, hingga praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas tertentu.

“Permasalahan tersebut telah secara serius mengganggu kegiatan usaha normal, secara langsung melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang, dan menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi China terhadap iklim usaha saat ini serta prospek pengembangan mereka di Indonesia,” demikian isi surat tersebut, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dalam surat itu, terdapat enam isu utama yang menjadi perhatian investor China.

Pertama, kenaikan berbagai pajak dan pungutan, termasuk royalti sumber daya mineral serta pengenaan denda dan pajak yang dinilai terlalu besar.

Kedua, kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di perbankan nasional yang dinilai berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan.

Ketiga, pengurangan kuota bijih nikel yang disebut mencapai 70% atau sekitar 30 juta ton. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pengembangan industri hilir seperti kendaraan listrik dan baja nirkarat.