Penetapan UMP 2026 Berpotensi Timbulkan Tekanan Biaya

Jakarta – Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Harijanto, menyampaikan kenaikan upah atau upah minimum provinsi/UMP 2026 yang tidak selaras dengan pertumbuhan produktivitas berpotensi menimbulkan tekanan biaya, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga maupun tekanan efisiensi tenaga kerja. 

Dalam kondisi tersebut, setiap tambahan beban biaya perlu dicermati secara hati-hati karena berisiko menimbulkan tekanan lanjutan terhadap operasional perusahaan apabila tidak disertai langkah mitigasi yang memadai, kata Harijanto dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

BACA JUGA:Infografis Formula Penghitungan UMP 2026

BACA JUGA:Aturan Baru Pengupahan Nasional: Upah Minimum Hanya Berlaku untuk Pekerja Kurang dari 1 Tahun

BACA JUGA:UMP 2026 Harus Diputuskan Pekan Depan, Buruh Protes Terlalu Singkat

Ia menambahkan, mitigasi dan pembinaan perlu dipersiapkan, khususnya bagi perusahaan yang menghadapi keterbatasan kemampuan, agar penyesuaian kebijakan tidak langsung berujung pada langkah efisiensi tenaga kerja, sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga dan risiko pemutusan hubungan kerja dapat dihindari.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan saat ini sebagian besar industri terutama sektor padat karya masih dihadapkan oleh berbagai tantangan domestik seperti tantangan daya beli konsumen, tingginya biaya operasional, maraknya impor ilegal, ketergantungan bahan baku impor, dan lainnya. 

Selain dihadapkan oleh berbagai tantangan domestik, sektor padat karya pada 2026 juga masih akan menghadapi tantangan eksternal, termasuk dinamika dan kebijakan perdagangan internasional yang serba tidak pasti, yang berdampak langsung pada kinerja ekspor dan keberlangsungan usaha. 

Kondisi ini menjadikan sektor padat karya sangat sensitif terhadap tambahan biaya, termasuk kenaikan upah yang tidak proporsional, ujarnya.