Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif dan Hapus Denda PBB-P2 hingga Akhir 2025

Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025, Pemprov DKI menetapkan kebijakan pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif yang berlaku mulai 8 April hingga 31 Desember 2025.

Langkah ini diambil sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak di akhir tahun.

Rincian Keringanan Pembayaran PBB-P2

Selama periode kebijakan berlangsung, wajib pajak dapat menikmati potongan pembayaran sebagai berikut:

• Keringanan 50% untuk PBB-P2 Tahun Pajak 2013–2019
• Keringanan 5% untuk PBB-P2 Tahun Pajak 2020–2024
• Keringanan tambahan 25% untuk PBB-P2 Tahun Pajak 2010–2012, di luar potongan pokok 25% yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2017

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan penghapusan denda bunga bagi wajib pajak yang menunggak atau mencicil pembayaran.