Pemerintah Tebar 1,35 Juta Sertifikat Halal Gratis untuk UMK

Jakarta – Pemerintah menyiapkan 1,35 juta kuota sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) menjelang penerapan kebijakan wajib halal pada 2026.

Program ini diharapkan mempermudah pelaku usaha memenuhi ketentuan sertifikasi halal serta meningkatkan daya saing produk nasional.

BACA JUGA:BPJPH: Tak Ada Sanksi bagi Pelaku Usaha Tak Sertifikasi Halal

BACA JUGA:Drajad Wibowo Akui Sertifikasi Halal Bisa Jadi Hambatan Dagang

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo mengatakan pemerintah tetap menjalankan kebijakan wajib halal dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

“BPJPH menyediakan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi UMK melalui program Sehati yang diajukan melalui SI Halal,” ujar Drajad dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Drajad mengatakan pemerintah akan memetakan kesiapan pelaku usaha agar penerapan kewajiban halal berjalan seiring dengan kemampuan UMK memenuhi persyaratan sertifikasi.

“Poinnya itu tadi, sertifikasi halal akan tetap kita jalankan, PP-nya tetap kita jalankan, tentu dengan memperhatikan kesiapan dari para pelaku usaha dan kita akan sisir siapa saja yang siap dan kemudian bisa kita jalankan,” kata Drajad.

Pemerintah menilai sertifikasi halal berperan dalam melindungi konsumen, menjamin mutu produk, dan memperkuat daya saing industri nasional.