Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 185 Triliun hingga Akhir Februari 2026

Jakarta – Pemerintah mencatat penarikan pembiayaan utang sebesar Rp 185,3 triliun hingga akhir Februari 2026. Nilai tersebut setara dengan 22,3% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa pembiayaan anggaran pada tahun ini masih berada dalam kondisi yang terkendali. Ia juga menilai realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 249,9 triliun.

BACA JUGA:Saudara Kaya tapi Terlilit Utang, Apakah Boleh Menerima Zakat?

BACA JUGA:Pria di Cilincing Ditembak Usai Beli Nasi Goreng, Diduga Dipicu Utang Ganja Rp 800 Ribu

BACA JUGA:Cadangan Devisa RI Susut Jadi USD 151,9 Miliar di Akhir Februari

Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp 185,3 triliun atau 22,3% dari target, katanya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/3/2026).

Di sisi lain, pembiayaan yang bersumber dari non-utang tercatat sebesar Rp 21,1 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 3,9 triliun. Dengan demikian, total realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2026 mencapai Rp 164,2 triliun atau 23,8% dari pagu APBN.

Ia menjelaskan pemerintah menerapkan strategi pembiayaan yang bersifat antisipatif guna memastikan ketersediaan kas negara tetap mencukupi, sekaligus menjaga ruang fleksibilitas dalam merespons dinamika pasar keuangan global.

Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif yaitu memastikan ketersediaan kas tetap memadai sekaligus jaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi, tuturnya.

Mayoritas pembiayaan utang tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik.