Pemerintah Siapkan Rp 1,2 Triliun untuk Bantuan Pangan Korban Bencana

Jakarta – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk mendukung penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi masyarakat terdampak bencana alam sepanjang 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi ketika terjadi bencana atau kondisi darurat.

BACA JUGA:Stok Beras Nasional Capai 5,17 Juta Ton, Aman hingga 1 Tahun

BACA JUGA:Stok Beras untuk Korban Gempa NTT Cukup Hingga Satu Tahun

BACA JUGA:Mentan Amran Lantik Puluhan Pejabat, Soroti Korupsi hingga Main Proyek

Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan bantuan pangan ke wilayah terdampak.

Selain anggaran khusus bencana, pemerintah juga memiliki program bantuan pangan beras reguler. Untuk tahap kedua periode Juli, Agustus, dan September 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun.

Kedua skema tersebut dapat berjalan beriringan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Salah satu penerapannya dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah wilayah tersebut terdampak gempa bumi. Pemerintah menetapkan alokasi bantuan beras sebesar 6,8 ribu ton untuk lima kabupaten.

Bantuan tersebut berasal dari gabungan program bantuan bencana dan bantuan pangan beras reguler.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan total nilai beras yang dialokasikan untuk lima kabupaten tersebut mencapai sekitar Rp 95,2 miliar jika dihitung menggunakan harga Rp 14.000 per kilogram.

Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak 5 kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Kemudian jumlah semuanya itu ada 6,8 ribu ton. Kalau dikalikan Rp 14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp 95,2 miliar, ungkap Sarwo Edhy dikutip Minggu (23/8/2026).