Pemerintah Siapkan Perpres Penghapusan Tunggakan Iuran JKN Kelas 3

Jakarta – Pemerintah tengah mempersiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan piutang dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Kebijakan ini disiapkan untuk meringankan beban peserta sekaligus memperkuat keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penyusunan perpres tersebut saat ini masih dalam tahap perumusan. Aturan itu diharapkan menjadi solusi atas akumulasi tunggakan iuran yang selama ini membebani sebagian peserta.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Reaktivasi 11 Juta Peserta PBI JK Bikin Kuota Membengkak Sementara

BACA JUGA:Cara Cek BPJS Kesehatan dan Aturan Terbaru yang Berlaku di Tahun 2026, Pastikan Status Aktif

“Saat ini, pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3,” kata Purbaya dikutip dair Antara, Senin (9/2/2026).

Menurut Purbaya, kebijakan penghapusan tunggakan ini tidak hanya ditujukan untuk membantu peserta, tetapi juga mendorong peningkatan kepesertaan aktif. Dengan demikian, sistem JKN dapat berjalan lebih berkelanjutan dan inklusif.

Selama ini, pemerintah telah menopang pembiayaan JKN melalui pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.