Pemerintah Resmi Luncurkan Kredit Bunga 8%, Tanpa Syarat Agunan

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) melalui Permenko Nomor 7 Tahun 2026 yang telah diundangkan pada 5 Agustus 2026. Program ini memberikan pembiayaan produktif bagi perempuan dari keluarga prasejahtera dengan bunga 8% flat per tahun, plafon hingga Rp 15 juta, dan tanpa persyaratan agunan tambahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menerbitkan regulasi tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan beban bunga pembiayaan bagi kelompok masyarakat paling rentan.

BACA JUGA:Dari 24% ke 8%, Saat Kemarahan Prabowo Mengubah Nasib Nasabah Kredit Kecil

BACA JUGA:Laba Bersih Hana Bank Naik 9,31 Persen pada Semester I 2026

BACA JUGA:Purbaya Tambah Dana SAL ke Himbara Rp 70 Triliun, Total Hampir Rp 400 Triliun

Sebelumnya, pelaku usaha ultra mikro, terutama perempuan dari keluarga prasejahtera, kerap menghadapi bunga pembiayaan sekitar 24% per tahun. Melalui KPPS, bunga tersebut dipangkas menjadi 8% flat per tahun dengan dukungan subsidi bunga atau subsidi marjin dari pemerintah.

Program ini ditujukan bagi perempuan yang berasal dari keluarga prasejahtera dan terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional pada desil 1 hingga desil 4. Calon penerima juga harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) serta tergabung dalam kelompok yang beranggotakan minimal lima orang di lingkungan yang sama.

Permenko tersebut menegaskan bahwa tujuan KPPS adalah memperluas akses pembiayaan produktif bagi perempuan prasejahtera, membuka kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.