Pemerintah Raup Rp 42,53 Triliun dari Pajak Ekonomi Digital

Jakarta – Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 42,53 triliun hingga 30 September 2025. Angka ini berasal dari PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 32,94 triliun, pajak kripto Rp 1,71 triliun, pajak fintech Rp 4,1 triliun, serta Pajak SIPP Rp 3,78 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli menjelaskan, capaian ini menunjukkan bahwa sektor digital kini menjadi salah satu pilar penting penerimaan negara.

BACA JUGA:Legalisasi Sumur Minyak Rakyat Bakal Tutup Celah Hilangnya Potensi Pajak

BACA JUGA:Infografis Gaya Baru Menkeu Bikin Lapor Pak Purbaya

BACA JUGA:Superbank Raup Laba Sebelum Pajak Rp 80,9 Miliar dan Punya 5 Juta Nasabah

“Realisasi sebesar Rp 42,53 triliun menunjukkan bukti nyata bahwa sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia,” ujar Rosmauli dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

DJP juga mencatat, hingga September 2025 terdapat 246 perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Lima di antaranya merupakan penunjukan baru, yakni Viagogo GMBH, Coursiv Limited, Ogury Singapore Pte. Ltd., BMI GlobalEd Limited, dan GetYourGuide Tours & Tickets GmbH.