Pemerintah Naikkan Batas Gaji Penerima Rumah Subsidi

Jakarta – Pemerintah menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak memperoleh kemudahan pembangunan dan perolehan rumah, termasuk rumah subsidi.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

BACA JUGA:Lippo Group Hibahkan Lahan Meikarta ke Negara

BACA JUGA:8 Desain Dapur Belakang Rumah Subsidi Anti Bocor, Solusi Cerdas untuk Lahan Sempit

BACA JUGA:8 Cara Menata Dapur Belakang Rumah Sempit agar Tidak Becek Saat Hujan Deras, Cocok untuk Pemilik Rumah Subsidi KPR

Melansir beleid aturan tersebut, Selasa (23/6/2026), pemerintah membagi batas penghasilan MBR berdasarkan empat zona wilayah. Kenaikan batas penghasilan ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan harga rumah dan daya beli masyarakat di berbagai daerah.

Untuk Zona 1 yang mencakup wilayah Jawa di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Sumatera, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), batas penghasilan maksimal MBR ditetapkan sebesar Rp 8,5 juta per bulan bagi individu yang belum menikah dan Rp 10 juta per bulan bagi yang sudah menikah.