Pemerintah Gencarkan Program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid

Jakarta – Pemerintah mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui Program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid. Bersama Majelis Tabligh Muhammadiyah dan Kementerian Koperasi RI, program ini menyasar 12.000 jaringan masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada penguatan ekonomi rakyat.

BACA JUGA:Harga Emas Batangan 24 Karat Hari Ini 3 Januari 2026: Intip Update Terbarunya

BACA JUGA:Sederet Negara Investor di Kawasan Industri Sepanjang 2025

BACA JUGA:Saham BBRI Melemah pada Penutupan Sesi I Jumat 2 Januari 2026

“Ini menjadi langkah strategis menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global di tahun 2026,” katanya, Rabu (31/12/2025).

Nanti pihaknya akan bertindak sebagai katalisator yang menghubungkan antara perbankan dengan koperasi, termasuk di dalamnya unit usaha yang dikelola masjid.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan program koperasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional ke depan.

Acara dirangkaikan dengan peluncuran Buku Refleksi Akhir Tahun 2025 Ekonomi dan Perbankan yang memuat uraian pelaksanaan tugas Utusan Khusus Presiden selama satu tahun terakhir, laporan kondisi ekonomi nasional dan global, serta rekomendasi strategis program kerja untuk tahun mendatang.

“Acara ini menjadi tonggak sejarah, kerjasama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, serta doa untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Semoga ini menjadi jalan untuk memperteguh langkah kita untuk berdikari dan tangguh dalam kemandirian ekonomi, ucap Setiawan Ichlas.

Sementara itu, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengatakan, penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting untuk menjalankan amanat Presiden Prabowo agar koperasi mengejar ketertinggalan dengan BUMN dan swasta.

“Koperasi harus bisa menjadi soko guru ekonomi kembali,” katanya.

Untuk itu pihaknya akan terus melakukan transformasi kelembagaan dan digitalisasi koperasi.

Koperasi diharapkan tidak hanya bergerak di bidang konsumsi, namun juga bisa ke bidang produksi, dan perkreditan rakyat sebagai lembaga keuangan mikro.

“Koperasi pembiayaan syariah bisa membantu masyarakat agar tidak terjebak pinjol dan bank emok,” kata Ferry. Apalagi menurut Ferry, selain ekonomi kerakyatan berbasis masjid, ada potensi yang besar penguatan koperasi pondok pesantren.