Pemerintah Colek Ratusan Pengusaha Kalimantan Ikut Bantu Tangani Kebakaran Hutan

Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengajak ratusan pengusaha di Kalimantan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total ada 800-an pengusaha yang diajak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Dia mengatakan, penanganan karhutla perlu dilakukan bersama-sama, baik pemerintah maupun pelaku usaha. Terlebih lagi, pemegang konsesi dalan suatu wilayah diminta ikut andil dalam menangani wilayahnya.

BACA JUGA:Wamen UMKM Ingatkan Pelaku Usaha: Jangan Cuma Kejar Viral

BACA JUGA:Bukan Sekadar Angka, IBC Dorong Bisnis Beri Dampak Nyata

Maka semua unit usaha di Kalimantan (Tengah), mungkin lebih 500 nanti akan terlibat. Kalau di Kalimantan Selatan ada 300-an yang kemarin terlibat, kata Hanif di Hotel Santika Slipi, Jakarta, dikutip Jumat (16/10/2026).

Dia mengatakan, seluruhnya akan digerakkan untuk menangani karhutla sesuai rencana pemerintah. Nantinya, pengusaha ini akan bergerak dengan pemerintah daerah.

Hari ini di Kalimantan Tengah kita akan gerakan hampir 500 unit usaha yang akan bersama-sama kita melakukan penguatan penanganan karhutla yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi, pintanya.

Sebelumnya, Hanif juga memboyong ratusan pengusaha dari Kalimantan Selatan untuk ikut memadamkan api karhutla di wilayahnya. Penanganan karhutla pun dilakukan serentak.

300 Pengusaha Keroyokan Padamkan Karhutla

Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah mengerahkan kekuatan tambahan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. 300 pengusaha bakal diminta terlibat untuk memadamkan api.

Hanif telah memanggil ratusan pengusaha di Kalimantan Selatan untuk merencanakan gerakan serentak memadamkan titik api pada karhutla di kawasan utama. Seperti kawasan dekat bandara.

Jadi short term-nya kita padamkan dalam waktu 1-2 minggu kita gerak serentak 300 unit usaha yang besar semua, ungkap Hanif usai rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (23/9/2026).