Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Deregulasi Kemudahan Perizinan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, anggota DEN Chatib Basri dan Arief Anshory Yusuf.

Dalam rapat ini, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perizinan sektor tekstil dapat disederhanakan dan dipermudah. Hal ini karena ada sejumlah investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor padat karya terutama pakaian jadi dan tekstil.

Ini memerlukan perbaikan terutama terkait perizinan karena masih ada investor yang ingin masuk di sektor tekstil dan produk tekstil ini, kata Airlangga Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025).

Airlangga menjelaskan bahwa kontribusi produk apparel terdiri dari pakaian jadi dan tekstil telah mendongkrak perekonomian Indonesia dengan nilai ekspor lebih dari 2 miliar dolar AS per tahun dan menyerap tenaga kerja hampir 4 juta orang.

Oleh karenanya, pemerintah menilai perizinan di sektor tekstil perlu diregulasi melalui dibentuknya satgas percepatan untuk deregulasi kemudahan perizinan.

Kita harus melakukan terus deregulasi dan debirokratisasi maupun permudahan izin untuk pengembangan termasuk terkait dengan amdal. Sehingga tentu ini akan ditangani dan pemerintah tentu akan membentuk semacam satgas, kata Airlangga.

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti soal impor tekstil ilegal dan ketersediaan bahan baku.

Kemudian, pemerintah juga merespons terhadap tindakan anti dumping demi memastikan produk tekstil Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

Ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh, kata Airlangga.