Pemerintah Ancam Suspend Dapur MBG yang Tak Bersertifikat Higiene

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) untuk segera mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Deputi bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan, penerbitan SLHS jadi langkah mitigasi pemerintah terhadap kejadian luar biasa (KLB) dalam pelaksanaan program MBG, semisal adanya risiko keracunan makanan.

BACA JUGA:Ratusan Siswa Keracunan, Dapur SPPG Way Lunik Lampung Langsung Disetop

BACA JUGA:Suplai Dapur MBG di Jabodetabek, Omzet Pedagang Buah di Pasar Kramat Jati Meroket

BACA JUGA:Kemenko Pangan Godok Aturan Rantai Pasok Bahan Baku Lokal untuk MBG

BACA JUGA:MBG Dongkrak Permintaan Pangan Lokal, Hasil Perikanan Warga Pati Terserap Maksimal

Nah disitulah kemudian upayanya diwajibkan semua SPPG memiliki SLHS. Jadi sertifikat higienisnya itu harus dipunyai oleh SPPG, dan itu diproses, ujar dia saat ditemui di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Nani mengatakan, penerbitan SLHS ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, untuk menjamin mutu dan keamanan pangan di dalam program makan bergizi gratis.

Dalam pemrosesan SLHS tersebut, sertifikat tersebut ada syarat-syarat yang harus diikuti. Jadi dengan syarat-syarat itu dipenuhi maka keamanan pangan bisa ditingkatkan, tegas dia.