Pembelajaran Keuangan Negara untuk Indonesia: Inklusi dan Afirmasi untuk Semua

Jakarta Sumber daya manusia memiliki peran sentral untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Generasi penerus yang unggul, berbudaya, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi semakin penting untuk dimiliki. Hal ini dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang inklusif dan berkualitas tinggi.

Kementerian Keuangan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama melalui jalur pendidikan di Politeknik Keuangan Negara STAN dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, sebagai lembaga pendidikan di bawah Kemenkeu, menjadi garda terdepan dalam mempersiapkan tenaga ahli di bidang keuangan negara. PKN STAN memberikan perhatian lebih kepada calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui program afirmasi. Kuota mahasiswa afirmasi terus meningkat setiap tahunnya, dari 10 orang di 2021, 43 orang pada 2022, 99 orang pada 2023, sampai 105 orang (14,5%) pada 2024. Pada tahun 2023, PKN STAN mulai menjalankan program pembibitan dan menerima 43 mahasiswa melalui program ini. Pada 2024, jumlah mahasiswa yang diterima meningkat menjadi 174 orang (24,1%).

Program afirmasi dan pembibitan adalah langkah strategis untuk memastikan keberagaman dalam lingkungan kerja di sektor publik, dimana lulusan PKN STAN ditempatkan di berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi (KLDI). Dalam lima tahun terakhir, 38% lulusan PKN STAN ditempatkan di luar Kemenkeu. Penempatan ini memberikan kontribusi nyata pada perbaikan tata kelola keuangan di berbagai KLDI, termasuk di wilayah yang paling membutuhkan kehadiran sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi.

Tidak hanya fokus pada penyiapan SDM melalui pendidikan di PKN STAN, Kemenkeu juga menyelenggarakan berbagai pembelajaran yang ditujukan bagi ASN di KLDI. Melalui pembelajaran di BPPK, KLDI mendapatkan materi terkait pengelolaan keuangan negara sehingga mampu mengoptimalkan alokasi anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan publik.

Selain itu, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dana desa, kebutuhan akan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien menjadi sangat krusial. Dalam rentang lima tahun terakhir, lebih dari 5.036 aparatur dari 1.396 desa berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan keuangan dan aset desa, serta pengelolaan BUMDesa di BPPK. Pelatihan ini bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi dibarengi dengan asistensi pasca pelatihan, agar para peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh di desa masing-masing dan menjadi contoh bagi desa lain.