Pemasok Daging Nakal Bakal Kena Sanksi Cabut Izin

Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan sanksi bagi pemasok daging yang nakal atas ketentuan harga jual ke pedagang. Ada sanksi hingga pencabutan izin usaha hingga izin impor.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mewanti-wanti hal tersebut kepada rumah potong hewan (RPH) dan pelaku usaha penggemukan sapi/kerbau bakalan (feedloter). Hal ini untuk memastikan harga tetap terkendali menjelang ramadan dan lebaran Idulfitri.

BACA JUGA:Harga Pangan Nasional 31 Januari 2026: Bawang, Cabai, dan Ayam Turun

BACA JUGA:Harga Pangan Hari Ini 30 Januari: Bawang, Cabai, Ayam dan Telur Kompak Turun

BACA JUGA:Bapanas Pastikan Pasokan Pangan Aman Jelang Ramadan dan Idulfitri

Kami harapkan semua RPH menurunkan harga sesuai yang semula, karena kalau tidak, kami akan serahkan ke Polda. Polda akan menyelidiki secara detail. Oleh karena itu, kami minta dengan sangat, semua RPH kembalikan harga dengan normal, kata Ketut dalam keterangan resmi, Senin (2/2/2026).

Pemerintah sepakat mematok Rp 55.000 per kilogram (kg) sapi hidup ke tempat potong hewan. Sementara HAP tingkat konsumen untuk daging sapi segar/chilled paha depan Rp 130.000 per kg, segar paha belakang Rp 140.000 per kg, paha depan beku Rp 105.000 per kg, dan daging kerbau beku Rp 80.000 per kg. 

Kepatuhan harga ini bakal dikawal oleh Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 yang dibentuk Bapanas. Penindakan tegas disiapkan bagi Rumah Potong Hewan (RPH) maupun pelaku usaha penggemukan sapi/kerbau bakalan (feedloter) yang tidak patuh terhadap ketentuan harga.

Ini tugas kami, Satgas Saber Pelanggaran Pangan. Tentu ini adalah kerja tim, mulai dari kementerian lembaga seperti Kementan, Bapanas, Kemendag, Kemendagri sampai pemerintah daerah. Kita semua harus menjaga stabilisasi pasokan dan harga, ucapnya.