Pejabat Pemerintah Diminta Tak Ragu Belanja Produk Dalam Negeri, Asal Ikuti Aturan

Jakarta Kegiatan Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement  Forum & Expo (IPFE) telah digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja pemerintah, yang bertujuan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP RI), Hendrar Prihadi menegaskan bahwa ICEF-IPFE 2025 menjadi forum penting untuk memperluas kontribusi UMKM dalam sistem belanja negara berbasis digital.

Digitalisasi menjadi sebuah syarat wajib agar kita bisa bersinergi dengan cepat dan tepat, maka platform yang kita kembangkan lewat katalog versi 6, dan yang juga dikembangkan rekan-rekan (mitra LKPP RI) melalui e-marketplace, merupakan terobosan untuk mempermudah transaksi, kata dia dikutip Senin (4/8/2025).

Kita fokus ke arah tersebut, terutama untuk pengadaan pemerintah. Khusus bagi pihak swasta, kita buat regulasinya, kita buat sistemnya. Mudah-mudahan kecepatan itu bisa membuat pembangunan di Indonesia ini  semakin lebih agresif, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat, lanjut dia.

Jadi, lanjut Hendrar Prihadi, karena regulasinya sudah jelas dan job description-nya ada, dia meminta para pejabat pengadaan yang ada di kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk tidak ragu bertransaksi sepanjang tetap mengikuti aturan.

Terutama di wilayah e-purchasing atau e-marketplace (mitra LKPP RI), ungkap dia.

Semakin banyak penyedia yang bergabung dalam Lokapasar Mitra LKPP RI dan Katalog Versi 6 yang menyediakan produk dalam negeri, tuturnya, diharapkan akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif.