Pejabat Kementerian Jadi Komisaris BUMN, Ini Kata Erick Thohir

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perombakan susunan komisaris dalam bank-bank pelat merah. Dia mengatakan penunjukan pejabat kementerian dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) punya tujuan penting.

Erick menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta bank BUMN dijalankan secara transparan dan profesional. Dia menegaskan, perwakilan kementerian di bank BUMN sebagai cara untuk menjaga keselarasan program pemerintah.

Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para menteri (Kementerian) yang hadir di tentu di komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri, ungkap Erick usai melepas Mudik Bersama BUMN 2025, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah tapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi, imbuhnya.

Dia mengatakan, perwakilan pemerintah disesuaikan dengan fokus bank BUMN. Komisaris BRI misalnya, diisi oleh perwakilan dari Kementerian UMKM. Sama halnya dengan perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjabat komisaris BTN.

Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan Kementerian Perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi, ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya, tuturnya.

Perintah Prabowo Subianto

Erick menegaskan, pergantian susunan komisaris di Himbara jadi bagian perintah Presiden Prabowo. Tujuannya menjadikan kerja perbankan BUMN semakin efisien.

Ya, kami memang diinstruksikan oleh Bapak Presiden bagaimana pengelolaan BUMN ke depan harus makin efisien, dan kami dari Kementerian BUMN mendukung good corporate governance, transparasi, dan juga peningkatan daripada kinerja perusahaan, tegas dia.