Pejabat Kementerian ATR/BPN Tersangka Korupsi, AHY Buka Suara

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi tersangka korupsi. Dia menghormati proses hukum yang berjalan di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada satu pejabat Kementerian ATR/BPN eselon I yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap pembukaan blokir lahan hak guna bangunan (HGB) dengan Summarecon di Bogor, Jawa Barat. AHY menyeragkan proses penindakan hukum berjalan di tangan KPK.

BACA JUGA:KPK Periksa Lagi Pengepul Uang Suap di Kasus Importasi Bea Cukai

BACA JUGA:KPK Belum Cegah Nusron Wahid Terkait Kasus Korupsi HGB Summarecon

BACA JUGA:KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus HGB ATR/BPN, Barang Bukti Capai Rp106 Miliar

Ya kami mengikuti pemberitaan di media yang juga fokus pada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, dan tentunya kita semua harus menghormati segala proses hukum yang sedang dijalankan. Kita berikan waktu artinya agar lebih jelas semuanya, kata AHY usai Urban Climate Forum 2026, di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Dia memegaskan, pihaknya memastikan segala upaya untuk mencegah praktik pelanggaran hukum termasuk korupsi di lingkungannya. Apalagi, melibatkan pemerintah yang sepatutnya bersih dan transparan

Yang jelas ya kita harus semakin mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum terkait dengan korupsi, apapun yang melibatkan pemerintah yang seharusnya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan atau akuntabel, beber dia.

Dia berharap, penindakan hukum ini bisa menjadi pelajaran bagi Kementerian ATR/BPN. Dia mengaku akan mengikuti perkembangan penanganan kasus tersebut kedepannya. Harapannya, langkah itu bisa memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Karena memang ini harus ditegakkan dan kalau ini bisa ditegakkan dengan baik maka pelayanan publik juga bisa semakin berkualitas, dan masyarakat tentu akan sangat mengapresiasinya, katanya.

Sebaliknya kalau ada hal-hal yang diluar dari kepatutan, diluar dari aturan konstitusi kita ya ini akan menghambat banyak hal. Dan tentunya akan menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah. Mari kita evaluasi bersama ini sesuatu yang harus kita cegah dan kita hindari, imbuh AHY.