Pakai Kuota FLPP, Kementerian PKP Siapkan Rumah untuk TNI AD

Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di Serang, Banten.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) meminta data jumlah anggota TNI AD yang membutuhkan rumah. Sehingga Kementerian PKP bisa mengalokasikan kuota program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membuat perencanaan. 

Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk, kata Ara dalam keterangan tertulis, Senin (10/3/2025).

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. 

Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya, pintanya. 

Ia mengutarakan, acara peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali. Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo, ujarnya. 

Ara juga mengimbau untuk menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah. Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen, tegasnya. 

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, ia menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp 500 juta untuk taman bermain anak, imbuhnya.