Pak Prabowo, Indonesia Darurat Keselamatan Transportasi Jalan!

Jakarta Indonesia saat ini menghadapi darurat keselamatan transportasi jalan yang semakin mengkhawatirkan. Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti sejumlah permasalahan terkait keselamatan transportasi darat yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Ancaman Keselamatan Transportasi Jalan

Menurut Djoko Setijowarno, pemotongan anggaran yang dilakukan secara membabi buta justru akan memperburuk kondisi keselamatan jalan.

Anggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan, termasuk operasional Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), tidak boleh dikurangi, kata dia dalam Surat Terbuka-nya, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat keselamatan transportasi, sehingga diperlukan harmonisasi penegakan hukum yang lebih ketat.

Bappenas (2023) mencatat bahwa WHO merekomendasikan pendekatan Safer System, yaitu membangun seluruh elemen transportasi jalan sebagai sistem terpadu yang mengakomodasi kerentanan dan kealpaan pengguna jalan, sehingga kecelakaan lalu lintas tidak mengakibatkan cedera berat atau kematian.

Selain itu, Visi Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) 2021-2040 dalam Perpres No. 1 Tahun 2022 menargetkan keselamatan lalu lintas terbaik di Asia Tenggara.

Kecelakaan Beruntun dan ODOL Masih Jadi Ancaman

Kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor, pada 4 Februari 2025 menjadi bukti bahwa masih minimnya perhatian terhadap keselamatan transportasi jalan.

Djoko Setijowarno menyoroti bahwa kecelakaan truk di jalan raya seringkali disebabkan oleh kelalaian dalam persiapan kendaraan.

Kondisi kendaraan yang kurang terawat, ditambah dengan kompetensi pengemudi yang rendah, membuat kecelakaan angkutan barang terus terjadi, terangnya.

Lebih lanjut, ia mengkritisi lambannya penanganan masalah kendaraan over dimension and overloading (ODOL). Djoko menegaskan bahwa permasalahan ini merupakan akumulasi dari buruknya tata kelola angkutan logistik di Indonesia.

Sejak 2017, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub berusaha membenahi masalah ODOL, tetapi terus menghadapi penolakan dari Kementerian Perindustrian, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Kementerian Perdagangan yang khawatir akan dampak inflasi.