Pajak Marketplace Berlaku Mulai 1 November 2026

Jakarta – Kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform lokapasar atau marketplace akan mulai berlaku pada 1 November 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan implementasi tersebut dilakukan setelah masa penundaan kebijakan berakhir pada 31 Oktober 2026. Pelaksanaan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing platform.

BACA JUGA:Suahasil Nazara Klaim Sistem Coretax Pajak Semakin Baik

BACA JUGA:DJP Gandeng Pertamina Perkuat Sistem Perpajakan, Data Pajak Bakal Terintegrasi

BACA JUGA:Wamenkeu: Insentif Pajak Perlu Dievaluasi

“(Pajak) Marketplace itu kan ditunda sampai 31 Oktober. Nanti insyaaAllah 1 November akan kita berlakukan sesuai dengan kesiapan para platform,” ujar Bimo, Jumat (18/9/2026).

Bimo mengatakan sejauh ini Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum memberikan arahan khusus mengenai penerapan pungutan tersebut.

Karena itu, pemerintah masih mengacu pada keputusan sebelumnya, yakni menunda implementasi hingga akhir Oktober 2026.

“Ini berdasarkan aturan yang suda ada dan pengumuman kami. Kalau arahan Pak Suahasil, nanti wait and see, saya belum dapat arahan,” tuturnya.

Sebelumnya, PPh Pasal 22 marketplace direncanakan berlaku pada Agustus 2026. Namun, implementasinya ditunda pada 5 Agustus 2026.

DJP kemudian menetapkan pemberlakuan PMK Nomor 37 Tahun 2025 mulai 1 November 2026.