Pajak Ekonomi Digital Naik, Negara Kantongi Rp 54,71 Triliun

Jakarta – Penerimaan pajak ekonomi digital terus menunjukkan pertumbuhan sepanjang 2026. Hingga 30 Juni 2026, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 54,71 triliun, yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak aset kripto, pajak fintech atau peer-to-peer lending, serta pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

Dari seluruh sumber tersebut, PPN PMSE masih menjadi penyumbang terbesar bagi kas negara.

BACA JUGA:Purbaya Geram, Bakal Periksa Pajak WNI Simpan Dana di Luar Negeri

BACA JUGA:Polemik Babinsa Dilibatkan Awasi Pajak Rakyat

BACA JUGA:Pimpinan DPR soal TNI-Polri Awasi Pajak: Jangan Sampai Rakyat Merasa Diteror

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, mengatakan kontribusi terbesar berasal dari pemungutan PPN PMSE yang telah mencapai Rp 42,01 triliun hingga akhir Juni 2026.

Menurut dia, hingga 30 Juni 2026 DJP telah menunjuk 271 pelaku PMSE sebagai pemungut PPN PMSE. Pada Juni 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian daftar pemungut melalui perubahan satu data pemungut, yakni Lemon Squeezy LLC.

Kami berharap kepatuhan pelaku usaha digital yang terus meningkat dapat mendukung penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang setara bagi seluruh model usaha, baik konvensional maupun digital,” ujar Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026).

Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 236 pelaku PMSE telah memungut dan menyetorkan PPN PMSE kepada pemerintah dengan total mencapai Rp 42,01 triliun. Angka tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi transaksi digital terhadap penerimaan perpajakan nasional.