Pacu Ekonomi Tumbuh, Pemerintah Andalkan Percepatan Belanja dan Penguatan Daya Beli

Jakarta – Pemerintah mempercepat realisasi belanja negara pada semester I 2026 sebagai langkah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan percepatan belanja telah dilakukan sejak awal tahun agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

BACA JUGA:Pusat Finansial Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini, Aturan Rampung 6 Bulan

BACA JUGA:Purbaya: APBN Tetap Ekspansif, S&P Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Belanja pemerintah memang ditarik lebih awal agar pelaksanaannya lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih baik, ujar Purbaya, ditulis Rabu (22/7/2026).

Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.298,6 triliun atau 41,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.149,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total belanja tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp 658,9 triliun atau 43,6 persen dari pagu, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp 639,7 triliun atau 39 persen dari pagu.

Peningkatan belanja K/L didorong oleh pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara.

Sementara itu, kenaikan belanja non-K/L dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi energi berupa BBM dan listrik.

MBG Jadi Penopang Belanja K/L

Lebih rinci, realisasi belanja K/L ditopang oleh kenaikan belanja barang yang mencapai Rp 267,4 triliun atau meningkat 100,7 persen dibandingkan semester I 2025.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyaluran anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 98,8 triliun, Dana BOS Swasta Rp 4,8 triliun, insentif biodiesel Rp 20,1 triliun, pelayanan kesehatan Rp 7,8 triliun, serta stabilisasi pangan Rp 3,2 triliun.

Di sisi lain, belanja pegawai mencapai Rp203,8 triliun atau naik 24,8 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong oleh pengangkatan 355 ribu ASN baru, percepatan pembayaran tunjangan pendidikan non-PNS, serta realisasi THR dan gaji ke-13 ASN pusat, TNI, dan Polri.

Belanja modal juga meningkat menjadi Rp 109,4 triliun atau naik 14 persen, terutama untuk pembangunan jalan, irigasi, jaringan, pengadaan peralatan dan mesin, serta pembangunan gedung dan bangunan.

Sementara itu, realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp 78,3 triliun atau meningkat 0,4 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh penyaluran PKH, Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, PIP, KIP Kuliah, program rehabilitasi sosial, hingga penanggulangan bencana.