P2MI Usul Anggaran Rp 3,9 Triliun, 85% Buat Perlindungan Pekerja Migran

Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) mengusulkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp 3,9 triliun. Pemerintah mengalokasikan sekitar 85,3% dari pagu tersebut atau Rp 3,32 triliun untuk program penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI).

Menteri P2MI/BP2MI Mukhtarudin mengatakan pagu tersebut masih sama dengan usulan sebelumnya karena pemerintah belum memberikan tambahan anggaran untuk 2027.

BACA JUGA:Selamatkan Ribuan Pekerja Migran, Kementerian P2MI Sanksi Perusahaan Nakal

BACA JUGA:Kementerian P2MI Blokir 2.109 Tautan Lowongan Kerja Migran Ilegal

Anggaran yang kita ajukan karena belum ada penambahan, jadi masih sama dengan langkah sebelumnya,” ujar Mukhtarudin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di DPR RI, Kamis (17/9/2026).

Mukhtarudin mengatakan, P2MI mengalokasikan Rp 572,47 miliar atau 14,7% dari total pagu untuk Program Dukungan Manajemen. Anggaran tersebut mencakup belanja pegawai, operasional kantor, dan belanja nonoperasional.

Sementara itu, P2MI mengalokasikan Rp 3,32 triliun atau 85,3% untuk Program Penempatan, Perlindungan, dan Pemberdayaan PMI yang berdampak langsung kepada masyarakat.

P2MI menempatkan peningkatan kapasitas PMI sebagai program utama dengan target 140 ribu PMI dan anggaran sekitar Rp 3,06 triliun. Program tersebut menjadi bagian dari prioritas nasional penempatan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi PMI.

P2MI juga menargetkan penempatan PMI melalui skema pemerintah atau government to government (G to G) sebanyak 13.200 orang. Pemerintah menyiapkan layanan orientasi prapemberangkatan serta layanan pascapenempatan bagi PMI dalam skema tersebut.

Selain itu, P2MI menargetkan pemetaan pasar kerja luar negeri pada 28 kegiatan dan pembinaan 125 lembaga vokasi untuk standardisasi serta 30 lembaga untuk pembinaan vokasi. P2MI mengalokasikan sekitar Rp 3 miliar untuk program pembinaan lembaga vokasi tersebut.

P2MI juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 42 miliar untuk layanan perlindungan PMI melalui atase dan staf teknis ketenagakerjaan di negara penempatan. Program tersebut mencakup layanan pengaduan, mediasi, dan advokasi bagi PMI.

Mukhtarudin mengatakan, anggaran 2027 juga mencakup program kepulangan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi PMI dan keluarganya.

“Pagu anggaran KP2I tahun 2027 adalah sebesar Rp 3,90 triliun sekian,” kata Mukhtarudin.