OJK Rilis Aturan Baru Efek Beragun Aset, Buka Sumber Pembiayaan Program 3 Juta Rumah

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pencapaian target program strategis perumahan nasional yakni Program 3 Juta Rumah melalui perluasan sumber pembiayaan bagi sektor perumahan. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan (POJK 12 Tahun 2026).

Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot menuturkan, penerbitan POJK 12 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2017.Adapun POJK 12 Tahun 2026 ini berlaku mulai 17 September 2026.

BACA JUGA:Belum Ada Investor Global Ajukan Saham Bursa, OJK: Tahapannya Masih Jauh

BACA JUGA:OJK Bongkar Skenario Demutualisasi BEI, Tegaskan Independensi Dijamin UU

BACA JUGA:BEI Usung Pesan Investasi dan Kesehatan Lewat Capital Market Run 2026

“Penyempurnaan pengaturan dilakukan untuk memperkuat dan memperluas alternatif pendalaman pasar pembiayaan perumahan melalui instrumen pasar modal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi dan perlindungan kepentingan pemodal,” kata dia dikutip dari keterangan resmi, Rabu (23/9/2026).

POJK 12 Tahun 2026 juga memberikan fleksibilitas dalam strukturisasi EBA-SP, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku industri jasa keuangan. Melalui pengaturan tersebut, OJK mendorong optimalisasi instrumen Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui penerbitan EBA-SP sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi sektor perumahan.

“Dengan pengaturan yang lebih komprehensif, EBA-SP diharapkan dapat semakin optimal sebagai instrumen Pembiayaan Sekunder Perumahan, sehingga dapat mendukung perluasan sumber pembiayaan dan pengembangan sektor perumahan nasional,” tutur Sekar.

Adapun POJK 12 Tahun 2026 memuat pokok-pokok pengaturan mengenai Aset Keuangan EBA-SP, Perjanjian Penerbitan EBA-SP, tata cara penerbitan EBA-SP, penawaran EBA-SP, Penerbit, Wali Amanat, Bank Kustodian, Kreditur Asal dan Penyedia Jasa, rapat umum pemegang EBA-SP, serta pelaporan.