Nusron Wahid Tanggapi Warganet Mau Patungan Beli Hutan: Bukan Komoditas Jual-Beli

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Nusron Wahid menanggapi ramai ajakan warganet untuk mem-beli hutan demi menjaga kelestariannya. Namun, dia menegaskan hutan bukan merupakan komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Diketahui, ramai ajakan di media sosial untuk patungan membeli hutan. Meski demikian, Nusron memandang hal tersebut bisa saja keliru. 

BACA JUGA:Buntut Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Menteri ATR Minta Warga Segera Perbarui Data Sertifikat Tanah Lama

Hutan enggak boleh dijualbelikan, hutan enggak boleh dijualbelikan, kata Nusron, ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Alih-alih membeli hutan, Nusron mendukung jika masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan penanaman kembali atau reboisasi di hutan yang gundul. Dia menegaskan lagi kalau hutan bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Kalau mau membangun hutan baru, reborasiasi, itu dengan senang hati, memang kita harus gerakan masyarakat untuk itu, ya kan? Tapi kalau membeli hutan, hutan itu bukan komoditas, bukan komoditi yang bisa diperjualbelikan, jelas dia.

Pada dasarnya dia mengapresiasi semua kalangan masyarakat yang ingin terlibat dalam melakukan rekonstruksi kawasan terdampak bencana. Termasuk jika ada proses penggalangan dana atau pengumpulan donasi.

Tinggal disesuaikan dengan tata kelola yang baik karena ini menyangkut menghimpun dana itu kan butuh pertanggungjawaban, tinggal nanti akuntabilitasnya dijaga dengan baik jangan sampai menjadikan fitnah dan ada abuse penyalahgunaan keuangan penggunaan dananya, beber Nusron.

 Ajakan Patungan Beli Hutan

Media sosial cukup diramaikan ajakan patungan untuk membeli hutan. Salah satunya muncul dari grup anak muda yang menyampanyekan pembersihan area sungai dan lokasi penuh sampah, Pandawara Group.

Melalui akun Instagramnya, Pandawara membuka pembicaraan mengenai usulan patungan dana untuk membeli hutan. Dalam unggahan sebuah tulisan singkat itu, ada usulan masyarakat mengumpulkan donasi.

Tujuannya, tak lain agar hutan tidak dialihfungsikan untuk keperluan lain. Hal ini muncul usai dugaan penggundulan hutan jadi penyebab banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.