MoU BI dan PBOC jadi Jurus Pemerintah Jaga Kedaulatan Keuangan Negara

Jakarta Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bank Indonesia dan People\’s Bank of China (PBoC) dinilai bukan hanya langkah teknokratis, tapi juga cara baru dalam memikirkan kedaulatan keuangan negara.

Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, penandatangan kerja sama itu merupakan hal penting dan strategis bagi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ini bukan hanya langkah teknokratis. Ini adalah cara baru memikirkan kedaulatan keuangan, kita membantu rebalancing ekonomi dua negara besar (Amerika Serikat dan China), yang mana kemudian memberi ruang lebih besar untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, kata Fakhrul dikutip Senin (26/5/2025).

Fakhrul menjelaskan PBoC bukan bank sentral biasa. Mereka mengelola lebih dari USD 3 triliun cadangan devisa, mengarahkan jalur internasionalisasi Yuan (Renmnbi/RMB), menentukan arah pembiayaan global dalam konteks Belt and Road Initiative, dan mendorong sistem keuangan alternatif melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

Ia menuturkan MoU BI dan PBoC merupakan cara Prabowo yang ingin mengamankan pembiayaan jangka panjang, memperkuat ketahanan eksternal, serta mengurangi volalitas eksternal terhadap rupiah. Ini akan bermuara pada pembangunan ekonomi yang tidak rentan terhadap gejolak sentimen pasar global.