MK Pertegas Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri, Ini Poin-Poin Pentingnya!

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan putusan penting yang melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan. Keputusan ini serupa dengan larangan yang sudah berlaku untuk menteri, bertujuan agar para pejabat negara ini bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas di kementerian masing-masing.

Hal ini disampaikan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Dikutip dair Antara, Rabu (3/9/2025), Menurut Enny, sebagai pejabat negara, wakil menteri memiliki beban kerja yang menuntut penanganan khusus.

Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan menjadi sangat esensial. Keputusan ini secara eksplisit memasukkan frasa wakil menteri ke dalam norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang sebelumnya hanya mengatur tentang menteri.

Putusan ini bermula dari permohonan advokat Viktor Santoso Tandiasa, yang sebagian dikabulkan oleh MK. Viktor mendalilkan masih adanya wakil menteri yang merangkap jabatan, padahal larangan serupa sudah tercantum dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada Agustus 2020.