Menuju Standar OECD, Pemerintah Siap Sederhanakan Aturan Investasi

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, untuk memangkas sejumlah regulasi yang dinilai menghambat investasi.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian standar regulasi dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dengan demikian, Indonesia diharapkan menjadi semakin ramah terhadap investasi.

BACA JUGA:Apakah Kripto Aman dari Quantum Computer? Ini Analisis Coinbase

BACA JUGA:Gap Infrastruktur Menganga, AHY Dorong Investasi Besar di Kereta Api

“Pertek (Persetujuan Teknis) juga harus dievaluasi. Kata Bapak Presiden, jika menghambat, tidak perlu ada. Jadi harus terus ditingkatkan,” ujar Rosan usai menghadap Presiden di Istana Negara, Selasa (21/4/2025).

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan perbandingan (benchmarking) dengan negara-negara ASEAN serta standar regulasi OECD dan lainnya.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya arah investasi yang tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Rosan mengungkapkan bahwa Presiden mengarahkan agar setiap investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

“Pesan beliau, investasi yang masuk harus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja yang tumbuh dengan baik, benar, dan berkualitas,” kata Rosan.

Presiden juga menekankan pentingnya percepatan eksekusi kebijakan investasi agar tidak terhambat oleh regulasi yang berbelit.

“Ini sangat penting dan harus segera diakselerasi. Jangan sampai regulasi justru menjadi penghambat,” jelasnya.