Menteri UMKM Pastikan Perpres Ojol Lindungi UMKM dan Merchant

Jakarta – Pemerintah memastikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital tidak hanya ditujukan untuk memberikan kepastian bagi pengemudi ojek online (ojol).

Perpres ini tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi merchant dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada ekosistem layanan online.

BACA JUGA:Soal Perpres Ojol, Begini Respons Grab soal Komisi Driver

BACA JUGA:Perpres Ojol Berlaku, Driver Keluhkan Skema Bagi Hasil 8 Persen

BACA JUGA:Perpres Ojol Terbit, Gojek Ungkap Skema Komisi 8% hingga Nasib Layanan Antar

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan cakupan ekosistem transportasi online cukup besar. Karena itu, pemerintah membutuhkan proses pembahasan yang hati-hati sebelum Perpres tersebut diselesaikan.

“Kami memiliki harapan besar Perpres ini bisa memberikan kemanfaatan yang positif dan besar bagi semua pihak yang terlibat di ekosistem ini, wabilkhusus selain para ojol, juga para merchant atau UMKM yang terlibat, jelas Maman dalam konferensi pers, Kamis (8/10/2026).

Karena cakupannya cukup besar, saya mewakili Kementerian UMKM dan pemerintah memohon pemakluman mengapa kami sangat hati-hati dalam mengambil langkah ini, demi kepentingan orang banyak yang terlibat di dalam ekosistem,” tambahnya. 

Maman menegaskan pemerintah telah membicarakan aturan tersebut dengan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk aplikator dan pengemudi ojol.

Perpres ini diharapkan dapat menciptakan hubungan kemitraan yang lebih baik bagi para pihak, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang menjadi bagian dari ekosistem transportasi online.

Bagi UMKM dan merchant, keberadaan layanan ojol tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas pengantaran produk kepada konsumen.