Menteri UMKM Pastikan Ojol Tak Kena Pajak, Ini Syaratnya

Jakarta – Pemerintah memberikan kepastian mengenai pajak pengemudi ojek online (ojol) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital.

Dalam aturan tersebut, pengemudi ojol tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) apabila penghasilan yang diterima masih berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

BACA JUGA:Suahasil Buka-bukaan Tak Pungut Pajak 2% dari PDB

BACA JUGA:Trump Dituding Salahgunakan Uang Pajak untuk Iklan Kampanye Pribadi

Ketentuan perpajakan ini menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian kepada pengemudi ojol setelah Perpres Nomor 27 Tahun 2026 diterbitkan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah memang memberikan kepastian mengenai aspek perpajakan bagi pengemudi ojol.

Maman menegaskan, pengemudi tidak dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan yang diterima masih berada di bawah batas PTKP.

Artinya, kewajiban pajak pengemudi ojol tidak serta-merta muncul hanya karena mereka memperoleh pendapatan dari aktivitas di platform digital.

Ketentuan pajak tetap memperhatikan batas penghasilan yang ditetapkan dalam sistem perpajakan.

Selain soal pajak, Perpres tersebut juga memberikan kepastian mengenai status pengemudi ojol yang tetap menjadi mitra perusahaan aplikasi.

Pemerintah juga mengatur perlindungan sosial dan berbagai manfaat lainnya bagi pengemudi.

Maman mengatakan Kementerian UMKM akan mengawal pelaksanaan hubungan kemitraan antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojol.

Pemerintah juga memberikan kepastian terkait perlindungan sosial dan berbagai manfaat lainnya kepada ojol. Kementerian UMKM akan mengawal dan memonitor perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojol, katanya, Kamis (8/10/2026).