Menteri PKP Siapkan Aturan Rusun Subsidi, Libatkan Skema CSR Swasta

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menyatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait pembangunan rumah susun (rusun) subsidi, termasuk membuka peluang pembiayaan dari skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ara menegaskan, pemerintah ingin mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi berbagai pihak.

BACA JUGA:SLIK Jadi Kendala Rumah Subsidi, Maruarar Sirait Diskusi dengan OJK

BACA JUGA:Lahan Negara di Tanah Abang Dikuasai Pihak Lain, Maruarar Sirait Siapkan Penataan

“Saya mau nanya dialog saja, kita sedang survei, kita siapkan aturan juga, aturan soal rumah susun subsidi, dan juga kita menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR,” kata Ara dalam Konferensi Pers kunjungan Menteri PKP di Lahan Aset KAI di Jalan Kemukus Stasiun Jakarta Kota Untuk Percepatan Penyediaan Hunian Layak di Perkotaan, Minggu (5/4/2026).

Dalam skema yang disiapkan, Ara menjelaskan bahwa lahan tetap dimiliki negara, sementara pembangunan dapat dilakukan oleh pihak swasta. Setelah selesai dibangun, aset tersebut akan dikembalikan kepada negara.

Ia juga mengungkapkan contoh konkret dari skema tersebut, yakni komitmen pembangunan 1.000 unit rumah susun oleh Astra melalui pendanaan CSR. Proyek ini direncanakan dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan lokasi yang masih menunggu penetapan lebih lanjut.

“Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara,” tuturnya.