Menteri PKP Maruarar Sebut Meikarta Bakal jadi Salah Satu Lokasi Rusun Subsidi

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, Meikarta akan menjadi salah satu lokasi rumah susun (rusun) subsidi.  Selain itu, pihaknya juga akan mengundang pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan mengenai rusun subsidi pada Rabu, 14 Januari 2026.

“Ya, tadi kita sudah bahas, tadi saya sudah minta data dari Perumnas ada di mana saja, dari pengembang-pengembang swasta punya lokasi di perkotaan di mana saja. Salah satunya di Meikarta,” kata Ara dikutip dari Antara, Selasa (13/1/2026).

BACA JUGA:Menteri PKP: Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Dibangun di 197 Titik

BACA JUGA:Menteri PKP Tak Mau Bank Berebut Nasabah KPR Rumah Subsidi

BACA JUGA:Menteri PKP Bangun Hunian Tetap di Sumut, Gandeng Yayasan Buddha Tzu Chi

BACA JUGA:Menteri PKP Maruarar Sirait: 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana Siap Dibangun Tanpa APBN

Maruarar akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas mengenai rusun subsidi pada Rabu 14 Januari 2025.

Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kita lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta, ujar dia.

Pihaknya akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas mengenai rusun subsidi pada Rabu 14 Januari 2025.

Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kita lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta, ujar dia.

Kementerian PKP kemudian melakukan kajian kenapa hal itu tidak bisa dilaksanakan, karena sebetulnya aturannya sudah ada tapi tidak dilaksanakan, jadi kementerian melihat terkait dengan harga yang bisa dibiayai oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kementerian PKP sudah membuat konsep rusun subsidi dan saat ini dalam proses tentu setiap kebijakan harus dibicarakan dengan seluruh pemangku kepentingan yang akan ikut dalam keputusan menteri PKP tersebut.