Menteri Ara Target Pembangunan Rumah Korban Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah telah menyepakati jadwal atau timetable yang guna mempercepat pembangunan kondisi rumah warga yang terdampak bencana di Sumatera.

Selain itu, pria yang akrab disapa Menteri Ara ini, ingin pembangunan tersebut sebelum hari raya yang sebentar lagi dekat. Maka percepatan ini dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat segera mendapatkan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak.

BACA JUGA:Menteri PKP dan Aguan Patungan Bangun Seribu Rumah Buat Korban Bencana Sumatera

BACA JUGA:Menteri Ara Masih Hitung Kebutuhan Dana Perbaikan 112 Ribu Rumah Terdampak Bencana Sumatera

BACA JUGA:Banjir Bandang Sumatera, Kementerian PKP Siapkan Bantuan Hunian untuk Warga Terdampak

“Jadi semua kekuatan kita kerahkan untuk bisa segera merealisasikan. Apalagi sebentar lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, sebentar lagi bulan puasa, jadi saya pikir isu cepat ini menjadi sangat penting,” kata Ara di Kemendagri, Senin (26/1/2026).

Ara mengatakan, Pendataan tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta Kementerian PKP.

“Kami sudah sepakat soal waktunya. Maksimal dalam beberapa minggu, data harus selesai dan diputuskan. Mana rumah yang rusak ringan, sedang, berat, hanyut, dan mana yang masih layak tapi berpotensi bencana,” ujarnya.

Ia menyoroti temuan Menteri Dalam Negeri di lapangan terkait rumah warga yang saat ini masih berdiri, namun berada di kawasan rawan bencana. Menurutnya, rumah seperti ini harus segera ditetapkan untuk direlokasi demi keselamatan warga.

“Kalau rumahnya masih layak tapi berpotensi bencana, itu harus direlokasi. Datanya harus cepat diputus,” katanya.

Dalam pembagian tugas, Kementerian PKP akan menangani pembangunan perumahan dalam skala besar atau satu hamparan. Sementara untuk pembangunan rumah dalam skala kecil di satu desa akan ditangani oleh BNPB.

“Kalau yang 100, 200, sampai 500 unit dalam satu kawasan besar, itu urusan kami di PKP. Tapi kalau yang skala kecil, mandiri di desa, itu BNPB,” jelas Ara.